Indonesia merupakan negara yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Pada musim penghujan hampir keseluruhan daerah diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Musim hujan biasanya berlangsung sampai dengan 4 bulan. Hal ini sebenarnya merupakan keuntungan, dikarenakan jarang terjadi kekeringan di wilayah Indonesia. Tentunya air sangat bermanfaat bagi kehidupan sebagai bahan konsumsi ataupun pengairan pada wilayah pertanian.

Mengutip data BNPB, banjir pada 2020 merupakan bencana alam terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 36,5%. Lalu puting beliung [29,80%], tanah longsor [19,60%], serta kebakaran hutan dan lahan [11%]. Empat provinsi tertinggi yang mengalami bencana adalah Jawa Barat [623 kejadian], Jawa Tengah [522 kejadian], Jawa Timur [408 kejadian], dan Aceh [264 kejadian].

Khusus banjir yang terjadi, ada tiga jenis. Pertama, badan sungai tidak mampu menampung air sehingga meluap. Kedua, curah hujan di daerah atas sangat tinggi yang berpengaruh di kota di bawahnya. Ketiga, banjir rob atau limpasan air laut yang masuk ke darat.

Satu temuan penting penelitian mereka adalah, sebagian besar responden menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan harian sebesar 79,70%. Dari PDAM hanya 19,70%. Pemenuhan kebutuhan air dari air tanah dalam sebesar 48,60% dan air tanah dangkal 31,40%.

Pembangunan yang pesat terutama di daerah perkotaan membuat lahan terbuka semakin sedikit. Pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan penduduk, dan lapangan parkir yang kesemuanya menggunakan beton sebagai bahan pembangun membuat daya resapan air hujan ke tanah menjadi berkurang dan semakin minimnya ruang tebuka hijau membuat resapan air di daerah tersebut menjadi buruk. Membuang sampah pada aliran air juga menjadi faktor yang memperparah aliran air. Dengan sedikitnya air hujan yang terserap ke tanah dan terhambatnya aliran air menyebabkan terjadinya banjir. Banjir di Indonesia mungkin sudah dianggap sebagai bencana biasa. Masyarakat tidak  heran lagi dengan terjadinya banjir terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Rencana penanganan pengendalian banjir harus ditinjau dari berbagai aspek secara simultan serta komprehensif, mengingat kompleksnya sifat permasalahan yang terdapat dalam penanganan banjir. Daerah pengaliran sungai agar dapat mewujudkan suatu rencana yang optimal serta dijadikan rujukan berbagai pihak yang berkepentingan dan penting didukung serta berdasarkan peraturan daerah, namun demikian keterbatasan dana dalam pembangunannya menjadi bahan pertimbangan.

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada pelaksanaan survei penduduk 2020, terdapat pembaharuan konsep penduduk menjadi: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Umur adalah informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Penghitungan mengenai umur harus selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacatan dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang (No. 6/1960; No. 7/1960), Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaan SP2020, sensus penduduk dilaksanakan menggunakan dua tahap, yaitu pencacatan lengkap dan pencacatan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacatan sampel.

Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacatan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Sensus penduduk dan registrasi penduduk mencakup semua wilayah geografi Indonesia. Pada Sensus Penduduk 1971, informasi lengkap dikumpulkan dari 3.8 persen dari total rumah tangga kecuali Timor Timur, dimana pada tahun 1980 dan 1990 informasi yang sama dikumpulkan dari 5 persen dari total rumah tangga atau sekitar 2 juta rumah tangga. Pada Sensus Penduduk 2020, wilayah pencacatan dibagi ke dalam 3 Zona, yaitu Zona 1 (wilayah DOPU), Zona 2 (wilayah Non-DOPU), dan Zona 3 (wilayah wawancara).

Pada tahun 1976, Survei Penduduk Antar Sensus mencakup sekitar 60.733 rumah tangga dari 26 provinsi, sementara pada tahun 1985 jumlah dari rumah tangga yang terpilih adalah 125.400 dari 27 provinsi di Indonesia.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia (1987) mencakup 14.000 rumah tangga. Provinsi dibagi ke dalam tiga tipe yaitu Jawa Bali, luar Jawa Bali I (DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan), dan bagian dari luar Jawa Bali II (Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (1991 dan 1994) mencakup 27 provinsi. Jumlah dari rumah tangga terpilih secara berturut- turut adalah 28.000 dan 35.400.